Pengamat Kritik Pemulihan Pertanian Aceh, Dana Rp1,6 Triliun Dipertanyakan

RumahGadangNews.Com | JSCgroupmedia ~ Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr Taufik A Rahim SE MSi, melontarkan kritik terhadap respons Pemerintah Aceh menyikapi pernyataan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengenai dukungan anggaran pemulihan sektor pertanian Aceh pascabencana.

Taufik mempertanyakan sejauh mana bantuan yang disebut mencapai Rp1,6 triliun tersebut telah benar-benar memberikan dampak terhadap petani dan lahan pertanian yang terdampak bencana.

Read Also

1 month ago

Warga Denpasar Diminta Waspada Ubur-Ubur Blue Bottle di Pantai

167 RumahGadangNewsCom

Kritik itu disampaikan Taufik pada Jumat (7/8), menyusul pernyataan Menteri Pertanian yang menyebut pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pemulihan sektor pertanian Aceh dalam jumlah besar.

Menurut Taufik, besarnya anggaran harus dapat dibuktikan melalui perubahan nyata di lapangan, terutama pada kondisi persawahan, lahan pertanian, infrastruktur pendukung dan kehidupan petani yang terdampak banjir bandang.

“Kalau benar bantuan sebesar Rp1,6 triliun sudah disalurkan, mengapa kondisi pertanian dan persawahan di Aceh masih memprihatinkan? Petani masih hidup dalam keterpurukan, banyak lahan belum pulih, dan masyarakat belum merasakan dampak nyata dari bantuan tersebut,” kata Taufik.

Read Also

1 month ago

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Lima Rumah di Payakumbuh

138 RumahGadangNewsCom

Pernyataan Taufik menyoroti persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan bantuan pascabencana, yakni kesenjangan antara besarnya anggaran yang diumumkan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Menurut dia, ukuran keberhasilan program pemulihan tidak semata-mata dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan, tetapi dari seberapa cepat anggaran tersebut berubah menjadi perbaikan konkret bagi masyarakat terdampak.

Data publik sebelumnya menunjukkan Aceh memang memperoleh tambahan anggaran hingga Rp1,6 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi.

Anggaran tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

Namun, besarnya alokasi anggaran tidak otomatis berarti seluruh dana telah diterima atau dibelanjakan langsung oleh petani.

Pada Februari 2026, Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma menyebut dari total Rp1,6 triliun alokasi rehabilitasi dan rekonstruksi, sekitar Rp1,2 triliun telah masuk ke kas daerah dan meminta pemerintah daerah segera merealisasikannya untuk kebutuhan masyarakat terdampak.

Perbedaan antara alokasi, transfer ke kas daerah, proses administrasi, realisasi belanja dan manfaat langsung kepada masyarakat menjadi aspek yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Transparansi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui angka anggaran, tetapi juga dapat memahami bagaimana dana digunakan, siapa penerimanya, serta sejauh mana hasilnya dapat diukur.

Taufik menilai persoalan pemulihan sektor pertanian Aceh tidak dapat dipisahkan dari besarnya kerusakan yang ditimbulkan bencana.

Banjir bandang, kerusakan lahan, gangguan irigasi dan kerusakan ekosistem pertanian telah memberikan tekanan berat terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor tersebut.

Menurut dia, petani membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan mengenai besarnya anggaran.

Mereka membutuhkan lahan yang kembali produktif, saluran irigasi yang berfungsi, dukungan sarana produksi, akses terhadap modal, kepastian musim tanam serta pendampingan agar dapat kembali memperoleh pendapatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pertanian bukan hanya sektor ekonomi, tetapi juga bagian penting dari ketahanan pangan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Taufik juga menyoroti sikap Pemerintah Aceh ketika Menteri Pertanian menyampaikan pernyataan mengenai bantuan tersebut di hadapan Gubernur Aceh beserta jajaran pemerintah daerah.

Menurut dia, apabila terdapat data atau kondisi faktual yang berbeda dengan pernyataan pemerintah pusat, kepala daerah semestinya memberikan penjelasan secara langsung.

“Diamnya Gubernur saat Menteri Pertanian menyampaikan pernyataan itu sangat memalukan bagi Aceh.

Seorang pemimpin seharusnya mampu menjelaskan kondisi daerahnya apabila ada pernyataan yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan kritis Taufik terhadap komunikasi pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerintahan, perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak dibiarkan berkembang menjadi kebingungan publik. Perbedaan tersebut perlu dijelaskan melalui data yang terukur dan dapat diverifikasi.

Pemerintah Aceh memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai status dana, mekanisme penyaluran, program yang telah berjalan serta capaian pemulihan sektor pertanian.

Penjelasan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah kendala berada pada tahap administrasi, pelaksanaan program, kondisi lapangan atau faktor lainnya.

Bagi petani terdampak bencana, persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan angka. Setiap keterlambatan pemulihan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha tani dan pendapatan keluarga.

Lahan yang belum dapat digunakan berarti hilangnya kesempatan untuk menanam. Infrastruktur irigasi yang rusak dapat menghambat produktivitas.

Kerusakan lingkungan juga dapat meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan usaha pertanian dalam jangka panjang.

Karena itu, pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek.

Taufik menilai realitas di lapangan masih menunjukkan kehidupan petani terdampak bencana berada dalam kondisi berat.

Banyak masyarakat, menurut dia, belum mampu bangkit sepenuhnya karena kerusakan lahan, irigasi dan ekosistem pertanian belum seluruhnya tertangani.

Kritik tersebut pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan penting: apakah anggaran yang besar telah diterjemahkan menjadi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan petani?

Pertanyaan itu perlu dijawab dengan data, bukan sekadar pernyataan politik.

Pemerintah perlu membuka informasi mengenai besaran anggaran yang telah diterima, jumlah yang telah direalisasikan, lokasi program, jumlah petani penerima manfaat, luas lahan yang telah dipulihkan serta capaian produksi setelah intervensi pemerintah.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat yang menjadi sasaran utama program pemulihan.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu memastikan komunikasi mengenai bantuan tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh dana telah berada di tangan masyarakat apabila proses penyaluran masih berlangsung.

Kejelasan istilah antara alokasi, transfer, realisasi dan manfaat menjadi penting dalam komunikasi kebijakan publik.

Pemulihan Aceh pascabencana membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat memiliki sumber daya dan kewenangan kebijakan, sedangkan pemerintah daerah memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi masyarakat dan kebutuhan lapangan.

Keduanya harus berjalan beriringan.

Pemerintah Aceh juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, penyuluh, akademisi serta masyarakat terdampak.

Pendataan harus akurat, program harus tepat sasaran dan pelaksanaan harus dapat diawasi.

Dalam kondisi seperti ini, kritik dari akademisi maupun masyarakat seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai serangan terhadap pemerintah.

Kritik dapat menjadi mekanisme kontrol sosial untuk memastikan program publik berjalan sesuai tujuan.

Yang paling penting adalah bagaimana kritik tersebut ditindaklanjuti dengan evaluasi dan perbaikan.

Petani Aceh tidak membutuhkan polemik berkepanjangan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa lahan yang rusak akan diperbaiki, irigasi akan dipulihkan, sarana produksi tersedia dan aktivitas pertanian dapat kembali berjalan.

Pemulihan yang berhasil pada akhirnya harus dapat dilihat dari perubahan kehidupan masyarakat.

Sawah kembali produktif, petani kembali menanam, hasil pertanian meningkat dan pendapatan keluarga mulai pulih merupakan indikator yang jauh lebih bermakna daripada sekadar besarnya angka anggaran.

Karena itu, pernyataan mengenai dana pemulihan Rp1,6 triliun harus diikuti transparansi dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh perlu memberikan informasi yang terang mengenai posisi dana serta capaian program agar tidak terjadi kesenjangan antara persepsi pemerintah dan kenyataan yang dirasakan petani.

Kritik Taufik juga menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi publik. Jika terdapat hambatan, masyarakat berhak mengetahuinya.

Jika program telah berjalan, hasilnya harus dapat ditunjukkan. Jika ada kekurangan, pemerintah harus terbuka melakukan perbaikan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan pertanian Aceh tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras menyampaikan pernyataan, melainkan oleh seberapa cepat petani dapat kembali berproduksi dan membangun kehidupan setelah bencana.

Anggaran besar harus menghasilkan manfaat besar. Bagi petani Aceh, ukuran keberhasilan pemulihan sederhana: lahan kembali produktif, penghidupan kembali bergerak, dan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara. | RumahGadangNews.Com | */Redaksi | *** |