Rajo Ameh : Bersyukur, Jokowi Wariskan Infrastruktur

6 minutes reading

Friday, 4 Sep 2026 06:05 228 RumahGadangNewsCom

Foto ; repro/dok/rgn*/ilustrasi*

RumahGadangNews.Com | JSCgroupmedia ~ Direktur Eksekutif Pinang Merah Indonesia, Rajo Ameh, mengajak masyarakat untuk tetap menghargai jasa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur nasional yang menurutnya telah memberikan perubahan besar terhadap konektivitas antardaerah.

Menurut Rajo Ameh, pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi layak diapresiasi karena sejumlah proyek strategis yang dimulai atau dipercepat pada masa tersebut kini terus dilanjutkan hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Read Also

2 week ago

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Sungai Batang Sako

123 RumahGadangNewsCom

Rajo Ameh mengatakan proyek-proyek konektivitas tersebut merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat secara bertahap.

Karena itu, pemerintah yang melanjutkan pembangunan juga patut diapresiasi karena memastikan proyek tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

“Semua itu telah dimulai di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sekarang di era Presiden Prabowo Subianto, pembangunan jalan-jalan tersebut terus dilanjutkan dan sejumlah ruas telah memasuki tahap penyelesaian,” ujarnya.

Menurut Rajo Ameh, kesinambungan pembangunan menjadi salah satu hal penting dalam pemerintahan.

Ia berharap proyek infrastruktur yang telah dirintis tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Bagi daerah-daerah di luar pusat pemerintahan dan pusat ekonomi nasional, konektivitas memiliki arti strategis.

Infrastruktur jalan dapat memperpendek waktu perjalanan, memperlancar distribusi barang, membuka akses menuju pusat perdagangan, serta menciptakan peluang baru bagi investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Rajo Ameh menilai pembangunan infrastruktur juga harus dilihat dari manfaat jangka panjang.

Jalan tol, menurut dia, tidak semata-mata menjadi sarana transportasi, tetapi dapat menjadi penggerak pertumbuhan kawasan baru apabila dibarengi perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah yang tepat.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan konektivitas harus memberikan manfaat yang merata.

Pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif untuk memanfaatkan infrastruktur nasional dengan menyiapkan kawasan ekonomi, sentra produksi, sumber daya manusia, serta infrastruktur penghubung dari pusat-pusat permukiman menuju koridor utama.

“Bagaimanapun, beliau telah berjasa untuk Indonesia,” tegas Rajo Ameh ketika menyampaikan pandangannya mengenai kepemimpinan Jokowi.

Ia kemudian menyinggung program Tol Laut yang menjadi salah satu kebijakan konektivitas maritim pada era Jokowi.

Menurut Rajo Ameh, pembangunan Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada konektivitas darat karena karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan sistem transportasi laut yang kuat.

“Belum lagi Tol Laut yang beliau canangkan,” tambahnya.

Program konektivitas laut tersebut, menurut Rajo Ameh, penting untuk melihat pembangunan Indonesia secara lebih menyeluruh.

Jika jalan tol menghubungkan berbagai kawasan melalui jalur darat, konektivitas laut memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah kepulauan, terutama daerah yang selama ini menghadapi tantangan biaya logistik dan keterbatasan akses.

Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang negara.

Manfaatnya tidak selalu dapat terlihat secara langsung dalam satu atau dua tahun, tetapi dapat membentuk pola pertumbuhan ekonomi baru dalam jangka panjang.

Karena itu, Rajo Ameh mengajak masyarakat agar tidak melihat pembangunan hanya dari perspektif politik jangka pendek.

Infrastruktur yang telah dibangun oleh suatu pemerintahan, menurutnya, harus dijaga dan dikembangkan oleh pemerintahan berikutnya.

Pergantian presiden, kata dia, seharusnya tidak berarti terputusnya pembangunan strategis nasional.

Sebaliknya, proyek yang memiliki manfaat bagi masyarakat harus dapat diteruskan dengan evaluasi dan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

Pandangan tersebut menjadi penting karena pembangunan infrastruktur berskala nasional membutuhkan pembiayaan besar, perencanaan matang, pembebasan lahan, pengawasan konstruksi, serta waktu pengerjaan yang tidak singkat.

Di sisi lain, apresiasi terhadap pembangunan tidak berarti menutup ruang untuk kritik.

Setiap proyek infrastruktur tetap perlu diawasi dari aspek kualitas konstruksi, efisiensi anggaran, keselamatan pengguna, dampak lingkungan, kepentingan masyarakat terdampak, serta manfaat ekonomi setelah proyek beroperasi.

Pembangunan yang baik bukan hanya menghasilkan jalan yang selesai dibangun, tetapi juga memastikan jalan tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Rajo Ameh menilai masyarakat Indonesia perlu membangun budaya politik yang lebih dewasa dalam memandang warisan pemerintahan.

Menurutnya, seorang mantan presiden tetap dapat dihargai atas kebijakan dan kontribusi yang dinilai positif, tanpa harus menghilangkan sikap kritis terhadap kebijakan lainnya.

“Saya tetap menghargai beliau sebagai tokoh yang pernah memimpin kita semua,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan agar perbedaan pilihan politik tidak menghapus penghargaan terhadap proses pembangunan yang telah berlangsung.

Bagi Rajo Ameh, sejarah pemerintahan harus dibaca secara proporsional: keberhasilan perlu diapresiasi, kekurangan perlu dikritisi, dan pembangunan yang bermanfaat harus dilanjutkan.

Dalam konteks pembangunan daerah, kesinambungan tersebut menjadi semakin penting.

Masyarakat di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan kepastian bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti akibat perubahan pemerintahan atau perubahan kebijakan.

Bagi wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, konektivitas antardaerah memiliki tantangan geografis yang berbeda.

Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta jaringan logistik harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai karakter masing-masing wilayah.

Khusus bagi masyarakat daerah, manfaat infrastruktur harus diterjemahkan ke dalam peningkatan kesejahteraan.

Infrastruktur yang baik seharusnya membuka pasar bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, industri lokal, pekerja, hingga generasi muda yang ingin membangun usaha di daerah.

Rajo Ameh juga mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton pembangunan. Menurutnya, masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu mengambil peluang yang muncul setelah infrastruktur dibangun.

Jalan yang semakin baik harus diikuti peningkatan produktivitas. Pelabuhan yang semakin terhubung harus diikuti peningkatan volume dan kualitas komoditas.

Kawasan industri harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara destinasi wisata harus memiliki akses dan ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada beton, aspal, jembatan, atau jalan tol.

Nilai sebenarnya terletak pada kemampuan infrastruktur tersebut menghubungkan manusia, membuka kesempatan, menurunkan biaya logistik, dan memperluas ruang ekonomi.

Rajo Ameh menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan nasional sambil tetap memberikan ruang bagi evaluasi publik.

Pemerintah yang sedang berkuasa memiliki tanggung jawab meneruskan pembangunan sekaligus memperbaiki kebijakan sebelumnya apabila diperlukan.

Pada akhirnya, penghargaan terhadap seorang mantan pemimpin tidak harus dimaknai sebagai dukungan politik tanpa kritik.

Penghargaan dapat diberikan terhadap kebijakan yang dianggap memberikan manfaat, sementara masyarakat tetap memiliki hak untuk menilai seluruh kebijakan secara objektif.

Bagi Indonesia yang sedang membangun konektivitas dari barat hingga timur, kesinambungan pembangunan menjadi modal penting menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Pesan Rajo Ameh sederhana: jangan menghapus jasa seseorang hanya karena perbedaan politik. Namun, jangan pula mengabaikan kritik hanya karena sebuah kebijakan dianggap berhasil.

Sejarah pembangunan Indonesia harus dibaca secara utuh. Setiap pemerintahan memiliki peran, setiap kebijakan memiliki konsekuensi, dan setiap pembangunan pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur nasional idealnya tidak menjadi milik satu rezim atau satu kelompok politik.

Jalan yang dibangun adalah milik rakyat, dan manfaatnya harus dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat Indonesia. | RumahGadangNews.Com | */Redaksi | *** |

Post Views: 2,274