Rajo Ameh Kaget Purbaya Dicopot, Siapkan Media Online untuknya

RumahGadangNews.Com | JSCgroupmedia ~ Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, mengejutkan sejumlah pihak, termasuk CEO AUKBABEL (Aktivis Untuk Kemajuan Bangka Belitung) Rajo Ameh.

Rajo Ameh mengaku kaget karena pemberhentian tersebut berlangsung ketika Purbaya masih menjalankan tugas kedinasan dan mengikuti rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang membahas Rancangan APBN 2027 dan Nota Keuangan.

Read Also

1 week ago

Peredaran Narkoba Sumbar Mengkhawatirkan, 705 Kasus Diungkap

495 RumahGadangNewsCom

“Saya memang sedikit kaget juga. Ini orang kerjanya kan bagus, kenapa dipecat? Bahkan saat dipecat pun beliau, berdasarkan informasi berbagai media, sedang melakukan rapat dengan DPD RI,” tutur Rajo Ameh saat memberikan pandangannya mengenai pergantian Menteri Keuangan tersebut.

Peristiwa yang disoroti Rajo Ameh memang menjadi salah satu bagian paling menarik dari pergantian mendadak tersebut.

Purbaya pada Senin pagi masih hadir sebagai Menteri Keuangan dalam rapat gabungan Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia.

Read Also

1 week ago

Peredaran Narkoba Sumbar Mengkhawatirkan, 705 Kasus Diungkap

495 RumahGadangNewsCom

Rapat tersebut membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Nota Keuangan, serta agenda pembangunan jangka panjang dan menengah nasional.

Di tengah rapat, Purbaya disebut menerima telepon dari pihak Istana. Rapat kemudian dihentikan sementara dan Purbaya meninggalkan ruangan.

Beberapa jam setelah itu, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara.

Pergantian tersebut secara hukum dan ketatanegaraan merupakan kewenangan Presiden. Keputusan itu dituangkan dalam Keppres Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, kemudian resmi menggantikan Purbaya.

Karena itu, Rajo Ameh menegaskan dirinya tidak sedang mempersoalkan kewenangan Presiden dalam melakukan pergantian menteri. Yang menurutnya menimbulkan tanda tanya adalah momentum dan cara pergantian tersebut berlangsung.

“Memang betul, pengangkatan dan pemberhentian menteri atau pejabat lainnya yang menurut undang-undang memang menjadi kewenangan Presiden. Tetapi kenapa dalam kondisi begitu, maksudnya, sedikit merasa aneh,” kata Rajo Ameh.

Rajo Ameh menyampaikan pandangan tersebut sebagai bentuk apresiasi personal terhadap kinerja Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan.

Ia menilai Purbaya merupakan sosok pejabat yang tidak hanya berada di balik meja, tetapi berusaha menunjukkan kerja, mengambil keputusan dan berkomunikasi secara terbuka mengenai kebijakan ekonomi.

“Bagaimanapun saya respect dengan hasil kerja beliau selama bertugas menjadi Menteri Keuangan membantu Presiden Prabowo. Beliau itu nyata bekerja dan berbuat serta bertindak,” ujar Rajo Ameh.

Menurut dia, negara membutuhkan lebih banyak pejabat publik yang memiliki keberanian bekerja secara terbuka, mampu menjelaskan kebijakan kepada masyarakat dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.

“Republik ini butuh orang-orang seperti itu,” katanya.

Purbaya memang dikenal dengan gaya komunikasi dan pendekatan kebijakan yang cukup menonjol selama sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan.

Ia dilantik Presiden Prabowo pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Purbaya pernah menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan.

Ia berlatar belakang pendidikan teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung dan memperoleh gelar master serta doktor ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat.

Salah satu kebijakan yang menjadi penanda awal masa kepemimpinannya adalah penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah pada lima bank umum mitra, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan Bank Syariah Indonesia.

Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi.

Kementerian Keuangan sendiri dalam evaluasi satu tahun Purbaya menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu gebrakan awal dalam pendekatan fiskal pemerintah.

Namun, rekam jejak Purbaya juga tidak lepas dari perdebatan.

Sejumlah kebijakannya mendapat kritik dari kalangan pengamat ekonomi, terutama menyangkut arah fiskal, pengelolaan likuiditas dan kredibilitas APBN.

Media internasional juga melaporkan adanya kekhawatiran pasar terhadap pelemahan rupiah, pelebaran defisit dan ketidakpastian kebijakan fiskal.

Di sisi lain, laporan Reuters mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi selama masa Purbaya termasuk yang tercepat dalam tiga tahun terakhir.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap seorang pejabat negara tidak selalu hitam-putih. Ada kebijakan yang memperoleh apresiasi, tetapi terdapat pula keputusan yang menimbulkan kritik.

Karena itu, pemberhentian Purbaya sebaiknya tidak langsung disimpulkan sebagai akibat satu persoalan tertentu sebelum pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai pertimbangannya.

Sampai saat ini, pemerintah telah mengumumkan pergantian tersebut secara resmi, tetapi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan spesifik Presiden memberhentikan Purbaya.

Sejumlah analisis media mengaitkannya dengan tantangan kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor, tetapi hal tersebut tetap merupakan analisis dan bukan keterangan resmi Presiden mengenai alasan pemberhentian.

Purbaya sendiri, menurut laporan Reuters pada 15 September 2026, mengaku kecewa dengan pencopotannya, meski menyatakan sebagian dirinya telah memperkirakan kemungkinan tersebut karena adanya perbedaan pandangan dengan sejumlah pejabat.

Ia juga menilai masa tugasnya secara keseluruhan berjalan cukup baik.

Sementara itu, Suahasil Nazara memasuki Kementerian Keuangan dengan tantangan besar. Setelah dilantik, ia menegaskan bahwa APBN harus tetap sehat sekaligus mampu membiayai program-program prioritas pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas keuangan negara agar dipercaya seluruh pihak.

Bagi Rajo Ameh, pergantian pejabat bukan alasan untuk menghapus apresiasi terhadap rekam kerja seseorang.

Justru menurutnya, pengalaman Purbaya selama menjadi Menteri Keuangan layak dipelajari, terutama dalam hal keberanian melakukan pemeriksaan ulang terhadap persoalan, menjelaskan kebijakan kepada publik dan membuka ruang komunikasi.

Sebagai seorang kreator digital, Rajo Ameh bahkan mengungkapkan rencana membuat sebuah media online yang secara khusus didedikasikan untuk Purbaya.

Media tersebut, menurut Rajo Ameh, tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk dukungan personal, tetapi juga sebagai ruang untuk mendokumentasikan gagasan, cara berpikir dan rekam jejak Purbaya yang dinilainya memiliki karakter berbeda.

“Saya sebagai fans beliau, juga sebagai seorang kreator digital, berencana membuat sebuah media online yang akan menggunakan nama beliau untuk mendedikasikan beliau sekaligus sebagai contoh teladan bagi kita yang mengerti cara kerja beliau yang autentik,” ungkap Rajo Ameh.

Rajo Ameh menilai salah satu hal yang membuatnya tertarik adalah kebiasaan Purbaya melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kebijakan sebelum mengambil keputusan serta keberaniannya menyampaikan kebijakan kepada publik.

“Baru pertama kali saya melihat seorang Menteri Keuangan yang selalu check dan recheck dan ketika mengeluarkan sebuah kebijakan selalu terbuka untuk masyarakat Indonesia. Salutlah buat Pak Purbaya,” tambahnya.

Rencana tersebut, kata Rajo Ameh, tidak berhenti pada gagasan.

Ia mengaku telah menghubungi staf pribadi Purbaya dan saat ini tim redaksinya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kemungkinan kerja sama atau ruang komunikasi dengan mantan Menteri Keuangan tersebut.

“Kami sudah menghubungi staf pribadi beliau dan tim redaksi sedang menunggu informasi selanjutnya. Semoga beliau respect dan memberikan ruang buat kami berkreasi,” harap Rajo Ameh.

Gagasan membuat media online tersebut pada akhirnya membuka perspektif lain dari dinamika politik dan pemerintahan.

Ketika seorang pejabat meninggalkan jabatan, yang semestinya tetap dapat dipelajari publik bukan hanya posisi politiknya, tetapi juga kebijakan, proses pengambilan keputusan, keberhasilan, kekurangan, kritik dan pelajaran yang ditinggalkannya.

Di tengah derasnya informasi digital, dokumentasi semacam itu juga penting agar masyarakat tidak hanya mengonsumsi kabar pergantian pejabat sebagai peristiwa politik sesaat.

Publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan dirumuskan, apa dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, bagaimana APBN dikelola, serta bagaimana seorang pejabat mempertanggungjawabkan kebijakannya.

Pergantian Purbaya juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk memahami bahwa jabatan Menteri Keuangan bukan sekadar persoalan figur.

Kursi tersebut berada di pusat pengelolaan APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah, pembiayaan, utang, hubungan fiskal pusat-daerah dan berbagai instrumen yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, apresiasi terhadap Purbaya maupun dukungan kepada Suahasil tidak seharusnya berubah menjadi pertentangan antarkelompok.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan ekonomi dapat diuji berdasarkan data, transparansi, kepentingan publik dan kemampuan menjaga kesehatan keuangan negara.

Rajo Ameh boleh saja merasa kehilangan sosok yang ia kagumi. Masyarakat lain pun berhak memiliki penilaian yang berbeda.

Ada yang menilai pergantian itu mengejutkan, ada yang melihatnya sebagai hak prerogatif Presiden, dan ada pula yang menunggu penjelasan lebih jauh mengenai alasan serta arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Pada akhirnya, sejarah akan menilai Purbaya bukan hanya dari bagaimana ia datang ke Kementerian Keuangan, tetapi juga dari kebijakan apa yang ditinggalkan dan bagaimana kebijakan itu memengaruhi masyarakat Indonesia.

Dan bagi Rajo Ameh, penghormatan itu tampaknya ingin diwujudkan bukan sekadar melalui komentar.

Ia ingin mengabadikan sosok dan gagasan Purbaya melalui karya digital—sebuah ikhtiar yang, jika dikelola secara independen, kritis dan berbasis data, dapat menjadi dokumentasi publik sekaligus ruang edukasi bagi masyarakat.

Pergantian menteri boleh berlangsung dalam hitungan jam. Namun, rekam jejak seorang pejabat dan pelajaran dari kebijakannya semestinya tidak berhenti ketika pintu kantor kementerian ditutup. | RumahGadangNews.Com | */Redaksi | *** |