Isu Aceh Mengemuka dalam Forum EMRIP PBB di Jenewa

RumahGadangNews.Com | JSCgroupmedia ~ Sejumlah isu mengenai Aceh kembali mencuat dalam forum internasional setelah dua warga Aceh, Teungku Fajri Krueng dan Teungku Azilul Nazirna Tiro, menyampaikan pandangan mereka pada Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) sesi ke-19 yang berlangsung di Palais des Nations, Jenewa, Swiss, pada 13–17 Juli 2026.

Forum yang berada di bawah naungan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut menjadi ruang dialog antara negara, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Read Also

2 month ago

Bareskrim Periksa Pelapor Kasus Abu Janda, IKM Serahkan Bukti

140 RumahGadangNewsCom

Dalam kesempatan tersebut, Teungku Fajri Krueng menyampaikan sejumlah pandangan terkait kondisi Aceh, termasuk persoalan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya masih menjadi perhatian sebagian masyarakat Aceh.

Ia menyinggung implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) tahun 2005, khususnya mengenai penyelesaian dugaan pelanggaran HAM serta pemenuhan hak-hak korban sebagaimana dipahami oleh pihak yang disampaikannya.

Selain itu, Fajri juga mengangkat isu mengenai hak penentuan nasib sendiri (self-determination) yang menurut pandangannya memiliki dasar dalam sejumlah instrumen hukum internasional.

Read Also

1 month ago

Satpol PP Agam Tertibkan Rumah Kos, Tegakkan Aturan & Ketertiban

180 RumahGadangNewsCom

Dalam penyampaiannya, ia turut menyoroti berbagai persoalan sosial dan pembangunan di Aceh, termasuk dampak pascabanjir, kondisi ketahanan pangan dan energi, serta kekhawatiran terhadap rencana eksploitasi sumber daya alam yang menurutnya perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Pandangan tersebut merupakan bagian dari penyampaian peserta forum dan mencerminkan perspektif yang disampaikan oleh pembicara dalam mekanisme dialog internasional.

Respons Resmi Pemerintah Indonesia

Menanggapi penyampaian tersebut, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa memberikan tanggapan resmi dalam forum.

Delegasi Indonesia menegaskan bahwa pemerintah terus menjalankan berbagai program pembangunan di Aceh yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, serta berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di provinsi tersebut.

Pemerintah Indonesia juga menekankan bahwa **EMRIP memiliki mandat khusus yang berfokus pada hak-hak masyarakat adat**, bukan sebagai forum untuk membahas persoalan integritas teritorial suatu negara.

Oleh karena itu, delegasi Indonesia meminta agar pembahasan tetap berada dalam ruang lingkup mandat EMRIP sebagaimana ditetapkan oleh Dewan HAM PBB.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari posisi resmi Pemerintah Republik Indonesia dalam forum internasional.

Mengenal EMRIP

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples atau EMRIP merupakan mekanisme ahli yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2007.

Forum ini bertugas memberikan kajian, masukan teknis, rekomendasi, serta pendampingan kepada negara-negara anggota PBB mengenai pelaksanaan hak-hak masyarakat adat berdasarkan UNDRIP yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 2007.

EMRIP bukan merupakan badan peradilan internasional dan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum terhadap negara.

Rekomendasi yang dihasilkan lebih bersifat konsultatif sebagai bahan pertimbangan bagi negara, masyarakat adat, maupun lembaga internasional.

Setiap tahun, forum tersebut mempertemukan berbagai pihak untuk berbagi pengalaman mengenai perlindungan hak masyarakat adat, pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, bahasa, kesehatan, serta partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan.

MoU Helsinki dalam Perspektif Perdamaian

Penyebutan MoU Helsinki dalam forum tersebut mengingatkan kembali pada perjanjian damai yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun di Aceh.

Sejak penandatanganan perjanjian damai tersebut, Aceh mengalami berbagai perubahan mendasar.

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh melaksanakan berbagai agenda pembangunan, pemberian otonomi khusus, penguatan kelembagaan daerah, hingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai kekhususan Aceh.

MoU Helsinki juga menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur berbagai kewenangan khusus bagi provinsi tersebut.

Dalam implementasinya, sejumlah butir kesepakatan telah dijalankan, sementara sebagian lainnya masih menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan, baik akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun pemerintah.

Pembangunan dan Tantangan

Aceh dalam beberapa tahun terakhir terus melaksanakan berbagai program pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Namun sebagaimana daerah lain, Aceh juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penanggulangan bencana, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berbagai pandangan mengenai arah pembangunan tersebut kerap muncul dalam ruang publik sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Dalam konteks tersebut, forum internasional sering menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi maupun perspektif mengenai isu-isu yang mereka anggap penting.

Pentingnya Dialog

Perbedaan pandangan merupakan hal yang lazim dalam masyarakat demokratis.

Namun demikian, penyampaian aspirasi melalui jalur dialog yang damai dan sesuai ketentuan hukum merupakan prinsip yang terus didorong dalam berbagai forum internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog konstruktif, penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta kerja sama antarnegara.

Di sisi lain, setiap negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan posisi resminya terhadap berbagai isu yang berkembang di forum internasional.

Menjaga Objektivitas Informasi

Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa pernyataan yang disampaikan peserta dalam suatu forum internasional belum tentu mencerminkan sikap resmi PBB maupun menjadi keputusan organisasi tersebut.

Demikian pula tanggapan pemerintah merupakan bagian dari hak negara untuk memberikan klarifikasi terhadap berbagai pandangan yang berkembang.

Karena itu, publik perlu melihat setiap informasi secara utuh dengan memperhatikan konteks forum, mandat kelembagaan, serta perbedaan antara opini, rekomendasi, dan keputusan hukum yang mengikat.

Kolaborasi untuk Masa Depan Aceh

Terlepas dari berbagai pandangan yang muncul, harapan besar masyarakat tetap tertuju pada terwujudnya Aceh yang damai, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Upaya memperkuat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi lingkungan hidup, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta memperluas ruang dialog yang konstruktif menjadi bagian penting dalam membangun masa depan daerah.

Forum-forum internasional seperti EMRIP dapat menjadi wadah pertukaran gagasan dan pengalaman antarnegara mengenai perlindungan hak masyarakat adat.

Sementara itu, implementasi kebijakan di tingkat nasional tetap berada dalam kerangka konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hukum, dan semangat kolaborasi, berbagai tantangan pembangunan di Aceh diharapkan dapat terus diatasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. | RumahGadangNews.Com | */Redaksi | *** |