Rajo Ameh Desak Prabowo Hentikan Ekspor Gas ke Singapura

7 minutes reading

Sunday, 25 Oct 2026 12:28 191 RumahGadangNewsCom

Foto ; repro/dok/cnbc*

RumahGadangNews.Com | JSCgroupmedia ~ Direktur Eksekutif Pinang Merah Indonesia, Rajo Ameh, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan ekspor gas bumi ke Singapura agar pemanfaatan sumber daya energi nasional lebih dahulu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Desakan tersebut muncul menyusul informasi mengenai pengurangan pasokan gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD mulai 24 Oktober 2026, dengan sebagian volume dialihkan untuk mendukung kebutuhan energi domestik, termasuk pembangkit listrik di Batam dan wilayah Sumatra.

Read Also

1 week ago

Indonesia–Singapura Bentuk Gugus Tugas Usut Pemicu Kabut Asap

129 RumahGadangNewsCom

Menurutnya, kebutuhan energi masyarakat, pembangkit listrik, dan sektor industri Indonesia harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menetapkan alokasi gas untuk pasar luar negeri.

“Sekali lagi, kami berharap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM segera menghentikan total ekspor gas ke Singapura,” tegasnya.

Informasi yang menjadi latar belakang desakan itu menyebutkan bahwa pasokan gas ke Singapura dikurangi sebesar 31 BBTUD atau miliar British thermal units per hari.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 BBTUD dari wilayah Natuna dialihkan untuk kebutuhan PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam.

Sementara itu, 16 BBTUD dari Wilayah Kerja Jambi Merang di Sumatra dialokasikan melalui jaringan pipa transmisi TGI.

Penyesuaian tersebut dikaitkan dengan upaya memprioritaskan kebutuhan energi domestik, khususnya untuk mendukung pembangkit listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Namun, rincian volume yang benar-benar diterima setiap wilayah, durasi pengalihan, serta perubahan terhadap kontrak pasokan perlu dipastikan melalui keterangan resmi SKK Migas, Kementerian ESDM, dan perusahaan terkait.

Dalam pemberitaan Kompas yang dirujuk dalam informasi awal, Energy Market Authority (EMA) Singapura menyatakan pengurangan pasokan tersebut berdampak kurang dari 2 persen terhadap total kebutuhan gas harian negara itu.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai skala pengurangan jika dibandingkan dengan keseluruhan kebutuhan Singapura.

Meski demikian, dampaknya terhadap pengguna tertentu dapat berbeda, bergantung pada kontrak, sumber pasokan alternatif, kebutuhan pembangkit, dan kondisi pasar energi.

Bagi Rajo Ameh, penyesuaian alokasi gas seharusnya menjadi bahan evaluasi mengenai keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan energi nasional.

Ia menilai ketersediaan gas untuk pembangkit serta industri domestik perlu mendapat perhatian utama agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat oleh keterbatasan pasokan energi.

Gas bumi memiliki posisi penting dalam sistem energi Indonesia.

Komoditas ini digunakan untuk pembangkitan listrik, industri pupuk, petrokimia, manufaktur, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Pasokan yang stabil dapat membantu menjaga keberlangsungan produksi, mendukung kegiatan usaha, dan mengurangi risiko gangguan energi pada wilayah yang bergantung pada pembangkit berbahan bakar gas.

Batam menjadi salah satu kawasan yang relevan dalam pembahasan tersebut.

Sebagai pusat industri dan perdagangan di Kepulauan Riau, kota ini membutuhkan pasokan listrik yang andal untuk menunjang aktivitas manufaktur, logistik, pelabuhan, jasa, serta kebutuhan rumah tangga.

Perubahan alokasi gas yang meningkatkan ketersediaan bahan bakar bagi pembangkit dapat memberikan manfaat apabila volume tambahan benar-benar tersedia, infrastruktur berfungsi baik, dan pembangkit mampu memanfaatkannya secara optimal.

Bintan dan sejumlah wilayah di Sumatra juga memiliki kebutuhan energi untuk mendukung kegiatan ekonomi serta pelayanan masyarakat.

Namun, besarnya manfaat pengalihan pasokan harus dinilai berdasarkan data realisasi penyaluran dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Penyebutan beberapa daerah sebagai penerima manfaat tidak otomatis berarti seluruh wilayah tersebut memperoleh volume tambahan yang sama atau langsung menerima gas melalui jalur pipa yang disebutkan.

Secara teknis, BBTUD merupakan satuan laju energi per hari, bukan ukuran volume gas yang selalu dapat dikonversi secara tetap ke kaki kubik standar.

Konversi volume bergantung pada kandungan energi atau nilai kalor gas yang dialirkan.

Karena itu, angka 31 BBTUD sebaiknya dipertahankan sebagai satuan utama dalam pemberitaan, sementara konversi ke volume gas perlu disertai asumsi teknis yang jelas.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan industri minyak dan gas bumi. Produksi energi menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi, penerimaan negara, serta pemenuhan kebutuhan industri.

Namun, peningkatan permintaan domestik, perubahan pola produksi lapangan, kebutuhan investasi, dan komitmen perdagangan membuat pengelolaan gas memerlukan perencanaan yang terukur.

Pemerintah perlu menentukan bagaimana produksi yang tersedia dibagi di antara konsumen dalam negeri dan pasar ekspor.

Dalam pengelolaan sektor hulu migas, SKK Migas menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kementerian ESDM memiliki peran dalam kebijakan sektor energi sesuai kewenangannya.

Keputusan mengenai ekspor, alokasi domestik, dan pemenuhan kebutuhan konsumen melibatkan aspek kebijakan, teknis, komersial, serta regulasi yang tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan satu pihak saja.

Dari sudut pandang ketahanan energi, memprioritaskan kebutuhan domestik merupakan tujuan yang penting. Namun, penghentian total ekspor berbeda secara mendasar dari penyesuaian alokasi dalam jumlah tertentu.

Kebijakan penghentian menyeluruh perlu memperhitungkan kapasitas produksi, kebutuhan pengguna dalam negeri, kesiapan jaringan distribusi, kemampuan penyimpanan, kontrak yang sedang berjalan, dan kemungkinan pengalihan penjualan ke pasar lain.

Apabila ekspor dihentikan tanpa perencanaan yang memadai, perusahaan pemasok dan pembeli dapat menghadapi perubahan kewajiban kontraktual.

Konsekuensinya bergantung pada ketentuan perjanjian, termasuk volume yang disepakati, jangka waktu, klausul penyesuaian pasokan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

Karena itu, evaluasi hukum dan komersial diperlukan sebelum kebijakan diberlakukan, agar tujuan memperkuat pasokan nasional tidak menimbulkan persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi.

Hubungan perdagangan gas dengan Singapura juga memiliki dimensi regional. Kedua negara telah terhubung melalui infrastruktur energi dan aktivitas ekonomi lintas batas.

Bagi Singapura, gas alam merupakan salah satu sumber utama pembangkitan listrik, sedangkan bagi Indonesia, penjualan ke pasar luar negeri merupakan salah satu saluran pemanfaatan produksi.

Hubungan tersebut membuat perubahan kebijakan pasokan perlu dikomunikasikan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan bagi pelaku usaha.

Pernyataan EMA bahwa pengurangan pasokan berada di bawah 2 persen dari kebutuhan gas harian Singapura tidak berarti bahwa penghentian seluruh ekspor Indonesia akan memiliki dampak serupa.

Pengurangan terbatas dan penghentian total merupakan dua skenario berbeda.

Dampak kebijakan yang lebih luas baru dapat dihitung apabila diketahui total volume ekspor Indonesia ke Singapura, porsi gas dari masing-masing sumber, kebutuhan pembeli, dan kapasitas penggantian pasokan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka informasi yang memadai mengenai alasan penyesuaian alokasi, volume pasokan domestik yang bertambah, serta dampaknya terhadap keandalan pembangkit.

Evaluasi dapat mencakup perubahan ketersediaan gas untuk PLN Batam, kebutuhan industri, biaya produksi listrik, dan kemampuan infrastruktur menyalurkan gas secara konsisten.

Data tersebut akan membantu masyarakat menilai apakah kebijakan yang diambil benar-benar memperkuat ketahanan energi.

Di samping penataan alokasi, peningkatan efisiensi penggunaan gas perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Pemeliharaan pembangkit, pengurangan kehilangan energi, perbaikan jaringan, dan perencanaan konsumsi dapat membantu memaksimalkan manfaat pasokan yang tersedia.

Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi energi secara bertahap agar ketahanan sistem tidak bergantung pada satu jenis bahan bakar saja.

Bagi masyarakat, isu ini berkaitan langsung dengan harapan terhadap listrik yang andal, kegiatan ekonomi yang produktif, serta pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi negara.

Namun, manfaat tersebut perlu diukur melalui hasil nyata, bukan semata-mata besarnya volume gas yang dialihkan dari pasar ekspor.

Ketersediaan bahan bakar, biaya energi, keberlangsungan industri, dan kepastian pasokan harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Desakan Pinang Merah Indonesia melalui Rajo Ameh menambah suara publik dalam perdebatan mengenai prioritas pemanfaatan gas bumi.

Usulan penghentian ekspor total perlu ditanggapi melalui kajian terbuka yang melibatkan pemerintah, pengelola infrastruktur, perusahaan pemasok, konsumen domestik, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan cara tersebut, aspirasi untuk memperkuat ketahanan energi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, tujuan utama kebijakan gas bumi adalah memastikan sumber daya energi dikelola secara efektif untuk mendukung kepentingan nasional.

Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan domestik, kepastian usaha, kewajiban kontrak, dan hubungan perdagangan regional.

Jika evaluasi menunjukkan bahwa alokasi ekspor perlu dikurangi lebih lanjut, keputusan tersebut harus didasarkan pada data, perhitungan dampak, dan dasar hukum yang jelas.

Dengan demikian, upaya mengutamakan kebutuhan energi Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan. | RumahGadangNews.Com | */Redaksi | *** |