Kapolri Suyudi Tekankan Pelayanan Polisi Harus Mendengar Masyarakat

RumahGadangNews.Com | JSCgroupmedia ~ Pesan mengenai pentingnya mendengar dan memahami masyarakat dalam pelayanan kepolisian menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Polri agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian laporan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan persoalan warga.

Gagasan tersebut menempatkan empati sebagai bagian penting dari pelayanan publik.

Read Also

1 day ago

Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Korupsi Motor Listrik MBG

133 RumahGadangNewsCom

Dalam praktik kepolisian, masyarakat tidak selalu datang dengan persoalan yang sederhana. Ada warga yang melaporkan tindak pidana, mencari perlindungan, meminta penjelasan hukum, menghadapi konflik, atau membutuhkan bantuan dalam keadaan darurat.

Karena itu, kualitas pelayanan tidak cukup dinilai dari apakah laporan sudah diterima atau prosedur administrasi telah diselesaikan, melainkan juga dari kejelasan informasi, ketepatan tindak lanjut, sikap petugas, dan rasa aman yang dirasakan masyarakat.

Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum sekaligus tanggung jawab memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Read Also

1 day ago

Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Korupsi Motor Listrik MBG

133 RumahGadangNewsCom

Keseimbangan di antara fungsi-fungsi tersebut menjadi dasar penting dalam membangun hubungan yang sehat antara aparat dan masyarakat.

Penegakan hukum yang tegas tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus sejalan dengan profesionalitas, penghormatan terhadap hak warga, dan ketentuan perundang-undangan.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri berlangsung pada awal Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo setelah proses persetujuan di DPR RI. Informasi pelantikan tersebut dipublikasikan oleh pemerintah dan kanal resmi Polri.

Dua hari kemudian, Polri menggelar rangkaian serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah pejabat lainnya.

Salah satu perubahan yang diumumkan ialah penunjukan Komjen Pol Herry Heryawan sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Pemberitaan resmi menyebut pelantikan itu berlangsung pada Sabtu malam, 3 Oktober 2026, di Mabes Polri, Jakarta.

Dalam momentum pergantian jabatan, perhatian terhadap mutu pelayanan menjadi relevan karena perubahan struktur organisasi pada akhirnya harus bermuara pada kinerja yang dirasakan publik.

Rotasi dan promosi pejabat merupakan bagian dari dinamika kelembagaan, pembinaan karier, dan penyesuaian kebutuhan organisasi.

Namun, ukuran keberhasilannya tidak berhenti pada terlaksananya upacara atau bergantinya pemegang jabatan.

Hasil yang lebih mendasar adalah meningkatnya kualitas kerja, koordinasi yang lebih efektif, serta pelayanan yang semakin jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi masyarakat, pengalaman berinteraksi dengan kepolisian sering kali terbentuk melalui hal-hal yang terlihat sederhana.

Petugas yang mendengarkan laporan tanpa menghakimi, menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, dan menyampaikan alasan apabila suatu proses membutuhkan waktu merupakan contoh pelayanan yang dapat membangun kepercayaan.

Sebaliknya, komunikasi yang tidak jelas, sikap yang meremehkan pengadu, atau informasi yang sulit diperoleh dapat menambah beban warga yang sedang menghadapi masalah.

Karena itu, mendengarkan bukan sekadar sopan santun. Sikap tersebut merupakan bagian dari proses memahami peristiwa, memperoleh keterangan yang relevan, dan menentukan langkah pelayanan sesuai aturan.

Dalam penanganan laporan, empati juga tidak berarti petugas harus langsung membenarkan seluruh keterangan pelapor.

Kepolisian tetap wajib memeriksa informasi secara objektif, menguji bukti, meminta keterangan pihak terkait, dan menjalankan prosedur hukum yang berlaku.

Mendengarkan masyarakat harus berjalan beriringan dengan kehati-hatian, asas praduga tak bersalah, serta perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Dengan demikian, pelayanan yang humanis bukan lawan dari ketegasan. Keduanya justru perlu berjalan bersama.

Petugas harus mampu bersikap santun tanpa mengabaikan prosedur, bertindak tegas tanpa berlaku sewenang-wenang, serta menyampaikan informasi secara terbuka tanpa melanggar kerahasiaan penyidikan atau hak pihak-pihak yang terlibat.

Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan kepolisian sebelum dipercaya memimpin institusi tersebut.

Berdasarkan profil yang dipublikasikan Polri, ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 dan pernah bertugas di sejumlah posisi kewilayahan maupun fungsi reserse.

Ia antara lain pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, kemudian Kepala Badan Narkotika Nasional sejak Agustus 2025 sebelum dilantik menjadi Kapolri.

Rekam jejak jabatan tersebut memberikan konteks tentang perjalanan kariernya, tetapi tantangan kepemimpinan nasional tetap memerlukan kerja bersama seluruh jajaran.

Kapolri tidak dapat meningkatkan mutu pelayanan hanya melalui pesan atau arahan di tingkat pusat.

Implementasinya bergantung pada pimpinan satuan, petugas di kantor pelayanan, personel yang bertugas di lapangan, sistem pengaduan, mekanisme pengawasan, serta budaya kerja yang dibangun dari hari ke hari.

Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian ialah memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai ketika membuat laporan.

Warga perlu mengetahui tahapan yang relevan, dokumen yang diperlukan, saluran komunikasi yang dapat dihubungi, serta cara meminta informasi perkembangan penanganan sesuai aturan.

Kejelasan seperti ini membantu mengurangi ketidakpastian dan mencegah kesalahpahaman antara petugas dan pelapor.

Penguatan pelayanan juga membutuhkan sistem evaluasi yang terukur. Institusi dapat menilai kecepatan respons, kepatuhan terhadap prosedur, kejelasan informasi, penyelesaian pengaduan, dan pengalaman warga setelah menerima layanan.

Penilaian tersebut sebaiknya tidak hanya mengandalkan laporan internal, tetapi juga membuka ruang bagi umpan balik masyarakat yang ditangani secara profesional.

Mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau dan aman menjadi bagian penting dari pengawasan.

Masyarakat harus memiliki ruang untuk melaporkan pelayanan yang dinilai tidak sesuai, sementara petugas juga perlu memperoleh perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar melalui pemeriksaan yang objektif.

Setiap pengaduan harus ditangani dengan prosedur yang jelas, tanpa menganggap laporan sebagai bukti otomatis bahwa pelanggaran telah terjadi.

Di tengah perkembangan teknologi, kanal digital dapat membantu memperluas akses informasi dan pengaduan. Namun, teknologi bukan pengganti interaksi manusia sepenuhnya.

Tidak semua warga memiliki kemampuan digital yang sama, dan sebagian persoalan membutuhkan komunikasi langsung.

Karena itu, pelayanan daring perlu dilengkapi layanan tatap muka yang ramah, aksesibel, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam.

Penerapan pelayanan yang berempati juga memerlukan peningkatan kompetensi personel.

Keterampilan komunikasi, pengendalian emosi, pemahaman terhadap kelompok rentan, dan kemampuan menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana perlu menjadi bagian dari pengembangan kapasitas petugas.

Dalam situasi tegang, kemampuan mendengarkan secara aktif dapat membantu petugas memahami kebutuhan warga tanpa kehilangan kendali atau mengabaikan keselamatan.

Penting pula membedakan antara empati dan janji hasil.

Petugas dapat memberikan perhatian, menjelaskan proses, dan memastikan laporan diterima sesuai ketentuan, tetapi tidak boleh menjanjikan hasil penyelidikan atau keputusan hukum sebelum seluruh fakta diperiksa.

Sikap profesional justru terlihat ketika petugas menyampaikan hal yang dapat dipastikan, menjelaskan batas kewenangannya, serta memberi informasi yang jujur tentang langkah berikutnya.

Bagi pimpinan kepolisian, pesan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat akan memiliki arti apabila diterjemahkan menjadi standar operasional yang nyata.

Arahan perlu diikuti pengawasan, pembinaan, penilaian kinerja, dan tindakan korektif jika ditemukan pelayanan yang tidak sesuai. Tanpa tindak lanjut tersebut, pesan yang baik berisiko berhenti sebagai slogan seremonial.

Di sisi lain, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya dengan komunikasi satu arah.

Institusi perlu menyediakan ruang dialog, mendengarkan masukan warga, menjelaskan kebijakan, dan menunjukkan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan masyarakat, dan batas informasi yang secara hukum tidak dapat dipublikasikan.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” mengandung gagasan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab yang membutuhkan kerja sama.

Kepolisian menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sementara warga dapat berpartisipasi dengan melaporkan kejadian, menaati hukum, memberikan informasi yang benar, dan menggunakan saluran pengaduan secara bertanggung jawab.

Kerja sama tersebut hanya dapat tumbuh jika komunikasi berlangsung dengan saling menghormati.

Prinsip “Melayani, Melindungi, Mengayomi” juga perlu tercermin dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya dalam materi komunikasi institusi.

Masyarakat menilai pelayanan melalui pengalaman nyata: apakah mereka diterima dengan baik, apakah informasi disampaikan secara jelas, apakah hak mereka dihormati, dan apakah penanganan dilakukan tanpa diskriminasi.

Pada akhirnya, pesan tentang mendengar dan memahami masyarakat menjadi pengingat bahwa kualitas kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menindak pelanggaran, tetapi juga oleh cara institusi memperlakukan orang yang membutuhkan bantuan.

Ketegasan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan empati perlu ditempatkan dalam satu kerangka pelayanan yang profesional. | RumahGadangNews.Com | */Redaksi | *** |