Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Mengacu UMK, Bukan Rp6,3 Juta–Rp8,3 Juta

5 minutes reading

Tuesday, 29 Sep 2026 11:17 306 RumahGadangNewsCom

Foto ; dok/fb/fb*/ilustrasi*

RumahGadangNews.Com | JSCgroupmedia ~ Pemerintah resmi mengatur penghasilan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai wilayah penugasan, setelah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diterbitkan.

Ketentuan tersebut membuat nominal penghasilan manajer tidak seragam secara nasional, sekaligus membantah berbagai informasi yang sebelumnya beredar mengenai angka gaji tertentu, termasuk klaim Rp16,25 juta maupun kisaran Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta sebagai standar nasional.

Read Also

2 week ago

UTS Insearch Kini UTS College, Ini Fakta Jalur Studi ke UTS

276 RumahGadangNewsCom

Perjalanan menuju penetapan skema penghasilan tersebut berlangsung cukup panjang.

Ketika rekrutmen dibuka pada April 2026, pemerintah menyediakan sekitar 30.000 formasi manajer. Seleksi ditujukan untuk menjaring tenaga profesional yang dapat mengelola koperasi secara lebih terukur, dengan peserta berasal dari berbagai latar pendidikan.

Pemerintah saat itu juga menyatakan para peserta yang lolos akan bekerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pada tahap awal, besaran penghasilan memang belum final. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah pada Mei 2026 menyatakan penentuan gaji masih berada dalam pembahasan Kementerian Keuangan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa angka yang beredar di masyarakat pada periode itu belum dapat diperlakukan sebagai keputusan pemerintah.

Perkembangan berikutnya bahkan memunculkan klaim penghasilan mencapai Rp16,25 juta per bulan.

Informasi tersebut mencantumkan sejumlah komponen seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, insentif dan berbagai fasilitas.

Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (pada waktu itu,red) menyatakan angka tersebut terlalu tinggi dan belum merupakan besaran resmi yang disepakati pemerintah.

Salah satu opsi yang ketika itu dibahas adalah penggunaan standar upah minimum daerah sebagai rujukan.

Kini dasar pengupahan telah memperoleh kepastian lebih jelas.

Berdasarkan pemberitaan mengenai Perpres 82/2026, Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diberikan gaji sebesar UMK sesuai wilayah penugasan.

Selain gaji, tersedia tunjangan dan fasilitas lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Konsekuensinya, seorang manajer yang ditempatkan di satu kabupaten dapat menerima nominal berbeda dengan koleganya di wilayah lain.

Model tersebut juga membuat informasi mengenai gaji harus dibaca secara hati-hati. Angka upah minimum daerah bukanlah satu angka nasional.

Pada 2026, misalnya, daftar upah minimum yang dipublikasikan media memperlihatkan perbedaan signifikan antarprovinsi.

Karena ketentuan terbaru menggunakan UMK sesuai wilayah, publik tidak seharusnya menyamakan gaji seluruh manajer Kopdes dengan satu nominal tunggal.

Dari sisi hubungan kerja, para manajer ditempatkan sebagai pekerja dengan PKWT di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Direktur Utama perusahaan tersebut Joao Angelo De Sousa Mota menyebut masa kontrak awal berlangsung dua tahun, dengan keberlanjutan pekerjaan dievaluasi setelah periode tersebut.

Pemerintah juga mulai memasuki tahap yang lebih menentukan: memastikan koperasi tidak berhenti pada pembangunan gedung, perekrutan pegawai, atau pembagian fasilitas.

Dari sekitar 23.000 bangunan koperasi yang disebut telah selesai, sebagian masih harus melalui verifikasi dan validasi sebelum benar-benar beroperasi.

Pemerintah menargetkan operasional dimulai secara bertahap pada Oktober 2026.

Pengamat koperasi Erwin, sebagaimana dikutip Bisnis, menilai ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah bangunan atau manajer yang ditempatkan.

Menurutnya, koperasi perlu dinilai dari omzet, kesehatan arus kas, keaktifan anggota dan kemampuan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian desa.

Ia juga menekankan bahwa manajer seharusnya berfungsi sebagai business manager, bukan hanya administrator.

Pandangan tersebut penting karena manajer akan berhadapan langsung dengan persoalan ekonomi yang berbeda-beda. Desa pertanian memiliki kebutuhan berbeda dengan wilayah perikanan, perkebunan, kerajinan ataupun kawasan yang berdekatan dengan industri.

Karena itu, kemampuan membaca potensi lokal, menyusun rencana bisnis, mengendalikan persediaan, mengelola arus kas, melakukan pemasaran dan memanfaatkan teknologi digital menjadi bagian penting dari pekerjaan tersebut.

Program ini sendiri mempunyai skala nasional.

Pada April 2026, pemerintah membuka rekrutmen 30.000 manajer sebagai bagian dari agenda pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Proses seleksi dinyatakan terbuka dan tidak dipungut biaya.

Dengan demikian, pembahasan mengenai gaji seharusnya tidak dilepaskan dari pertanyaan yang lebih besar: apakah biaya tenaga pengelola sebanding dengan kinerja ekonomi koperasi yang dihasilkan.

Kompensasi memang diperlukan untuk menarik dan mempertahankan tenaga profesional, tetapi keberhasilan program pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan koperasi menghasilkan transaksi sehat, memperluas pasar, memperkuat anggota dan menciptakan manfaat ekonomi nyata bagi desa.

Pemerintah kini memiliki pekerjaan lanjutan yang tidak kalah penting, yakni memastikan mekanisme pengupahan, tunjangan, kontrak, perlindungan pekerja, evaluasi kinerja dan indikator keberhasilan diterapkan secara transparan.

Kepastian aturan akan membantu para manajer bekerja dengan jelas, sementara transparansi dibutuhkan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan sumber daya publik.

Bagi calon manajer maupun masyarakat desa, informasi terpenting saat ini bukan mengejar angka gaji yang beredar di media sosial, melainkan memahami dasar hukum dan wilayah penugasan masing-masing.

Skema resmi terbaru menggunakan UMK daerah, bukan satu angka nasional Rp6,3 juta–Rp8,3 juta.

Tahap berikutnya akan menjadi ujian nyata bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Setelah proses rekrutmen, pelatihan dan penempatan selesai, perhatian publik akan bergeser kepada kinerja.

Koperasi harus mampu membuktikan bahwa investasi negara dan tenaga profesional yang dikerahkan benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi yang produktif, transparan dan memberi manfaat bagi masyarakat desa. | RumahGadangNews.Com | */Redaksi | *** |